• Sarung Suvenir Favorit Caleg
• Cara Berdemokrasi Yang Tidak Mencerdaskan
• Tidak Edukatif dan Efektif

• Banyaknya Caleg Instan
• Akhirnya Bingung Masuki Dunia Politik
• Masyarakat Harus Selektif Memilih Caleg

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau (UR), Saiman Pakpahan

Caleg harus berproses menjadi seorang kader yang berangkat dari hati sehingga tidak bingung pada saat menjalankan proses politik yang sebenarnya.

PEMILU Legislatif 2019 tinggal menghitung hari. Para Caleg sudah turun gunung dan sibuk bergerilya mempromosikan diri. Satu di antara trik memikat hati konstituen adalah dengan memberikan suvenir. Sarung adalah salah satu favorit Caleg, selain mukena, jilbab, dan lainnya.

Hal itu diketahui dalam item Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Caleg yang diterima KPU.

Dari Kacamata Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau (UR), Saiman Pakpahan, memberikan sarung sebagai suvenir kepada para calon pemilih memang salah satu upaya yang sangat mudah untuk dilakukan oleh para Caleg karena memiliki harga yang relatif lebih murah. Apalagi pemilih tradisional yang saat ini meyoritasnya adalah beragama Islam, yang mungkin mereka anngap sarung adalah alat yang mungkin cukup mudah memperoleh banyak suara.

Ada dua hal yang menjadi respon Saiman akan fenomena "Sarung Sebagai Suvenir Favorit Caleg" guna menarik hati masyarakat untuk memilih.

Pertama, ini adalah ruang yang tidak edukatif diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap para Calon Anggota Legislatif. Terkesan ada pembiaran oleh pihak pemangku kepentingan, dan terkesan adanya pengelolaan terhadap politik transaksional.

Kedua, memberikan suvenir atau dalam bentuk apapun kepada pemilih oleh Caleg dengan harapan dapat digantikan dengan suara pada saat pemilu nanti, dinilai sebagai cara politik demokrasi yang tidak bagus dan tidak akan pernah mendapatkan apresiasi. Tapi herannya, KPU malah terperangkap dan malah melakukan pembiaran dengan cara memberikan ruang.

Memberikan sarung sebagai bentuk suvenir bukanlah cara yang efektif untuk menarik perhatian para pemilih di masa sekarang ini. Politik atau cara seperti ini harusnya dikubur dalam-dalam oleh pemerintah dengan mengalihkannya ke cara yang lebih sehat seperti halnya menentut kepada para Caleg untuk lebih menunjukkan ide dan gagasan yang positif guna mencerdaskan para pemilih.

Bila ini memang benar-benar dilakukan, dipastikan masyarakat menjadi pragmatis. Hal ini tidak akan pernah menjadi sebuah proses komunikasi politik yang ideologis antara masyakat dan para Caleg yang berlaga pada pemilu 17 April 2019.

Pemberian ruang bagi para Caleg untuk memberikan suvenir kepada para calon pemilih, adalah sebuah bentuk kegagalan yang diperlihatkan langsung oleh KPU dan pemerintah. Cara semacam ini justru menciptakan pemilu yang tidak sehat serta tidak mencerdaskan para pemilih dalam menentukan pilihannya.

Terlebih lagi, masyarakat yang selama ini telah terbiasa menerima segala sesuatu di momen-momen pesta demokrasi, akan semakin terbiasa lagi menerima segala sesuatu itu dengan adanya fenomena sarung sebagai suvenir favorit Caleg.

Caleg saat ini juga tidak sedikit yang salah kaprah. Dalam arti, tak sedikit dari mereka yang menginginkan kursi di legislatif, datang secara tiba-tiba untuk masuk sebagai kader partai tanpa perlu proses panjang.

Domain pemilih keharusannya berada pada partai politik (parpol). Maka, parpol harus bijak dalam menentukan kadernya, dan melakukan penyaringan dengan baik pada saat kaderisasi dilakukan.

Namun, hal itu justru malah terbalik. Partai saat ini banyak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan mendaftarkan para Caleg yang lahir secara instan atau tidak dari orang-orang yang telah berproses lama dalam organisasi parpol. Maka tak heran sekarang ini banyak Caleg yang bingung ketika masuk ranah politik yang sebenarnya.

Seorang kader partai yang telah melakukan prosesnya di partai dalam waktu yang lama, serta berangkat dari idiologi sebuah parpol, tentu akan dengan mudah menjalankan kehidupan politik yang sedang berjalan. Terlebih lagi, kader yang memang berawal dari hati dan tanpa dilatarbelakangi keinginan berlebihan mendapatkan jabatan, tentu akan lebih mudah mengambil hati masyarakat, dan bisa menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu tiba.

Keder partai yang mencalonkan diri sebagai Caleg pada pemilihan umum wajib memiliki ideologi dari partainya. Semisal, suatu partai memiliki ideologi nasionalis, maka para Caleg harus berbicara hal itu secara terus menerus di hadapan masyarakat, bukan malahan bergerak di luar itu.

Dari itu semua, Caleg harus berproses menjadi seorang kader yang berangkat dari hati sehingga tidak bingung pada saat menjalankan proses politik yang sebenarnya.

Terakhir, bagi masyarakat pada saat pemilu tiba, diharapkan bijak dan selektif dalam menentukan pilihan, mampu melihat colon yang berpihak kepada kepentingan orang banyak, dan memilih Caleg yang bisa menolok aktivitas yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. (*)

PETUALANG MINORITAS - Awal 2019, sepertinya akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia otomotif tanah air. Khususnya di kelas LMPV.

Kenapa tidak, brand-brand terbesar di tanah air saling adu kehebatan dengan meluncurkan unit-unit LMPV terbaru mereka di awal tahun 2019.

Mungkin semua sudah pada tau brand dan varian mobil apa saja itu.

Tapi kali ini, saya akan coba berikan daftar kendaraan roda 4 khususnya LMPV yang sudah dan akan meluncur dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Maret 2019.

1. Toyata New Avanza dan New Volez
Kendaraan roda 4 ini meluncur persis di bulan Januari 2019.

Mobil sejuta umat ini memang menjadi kendaraan favotir bagi keluarga Indonesia.

Kenapa tidak, semenjak pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, Toyota sudah menjual lebih kurang sebanyak 1,7 juta unit.

Tampak tidak begitu banyak pembaharuan yang dilakukan Toyota pada kedua new varian mereka ini.

Di bagian depan tampak terjadi ubahan yang cukup signifikan terutama pada head lampnya yang lebih garang dan sporty.

New Toyota Avanza dan New Veloz terendah dibandrol seharga Rp.195 jutaan, sedangkan yang tertinggi yakni sebesar Rp.246 jutaan.

2. New Honda Mobilio
New Honda Mobilio, kini telah dilengkapi New Projector Headlamp with LED Daytime Running Light sehingga membuatnya tampil semakin elegant.

Velg Two Tone Alloy Wheel 15 inchi dengan desain terbaru, ditambah pula spoiler di bagian depan, samping serta belakang membuat tampil lebih agresif.

Memasuki area kabin, New Honda Mobilio kini telah memperoleh Resistive Touchscreen Display Audio terbaru dengan ukuran 6,2 inchi.

Alat ini memiliki fitur penunjang kenyamanan berkendara dengan kegunaan sebagai Hands Free Telephone, Bluetooth Connection, Rear Camera, serta pemutar CD dan DVD.

Unit LMPV ini masih memiliki tiga pilihan type yakni Grade S, E dan RS. Atau masih sama dengan pendahulunya.

New Honda Mobilio tidak memiliki perubahan harga. Masih di harga Rp 212 juta untuk type terendah, dan Rp 269 juta untuk type tertinggi.

3. All New Nissan Livina
Nissan sepertinya tak ingin kalah dari Mitsubishi Xpander yang mulai mengusai pasar LMPV dalam dua tahun terakhir ini.

Ubahan terhadap All New Livina yang diluncurkan Februari 2019 lalu, menandakan mobil ini akan dapat bersaing cukup baik.

Tampilannya tampak kian kokoh, staylish dan juga sporty.

All New Livina mengusung fitur-Fitur yang cukup canggih yang menjadi bagian dari visi Intelligent Mobility dari Nissan.

Inovasi Nissan terlihat jelas di bagian eksterior All New Nissan Livina. Grill V-Motion dan LED Head Lamp berbentuk bumerang, membuat kendaraan yang satu ini mampu tampil lebih elegant.

Interior All New Livina begitu mewah dengan kursi berbalut kulit premium.

LMPV ini tampil lebih hidup dengan fiturnya yang begitu berkelas di dalam kabin. Seperti konektivitas telepon pintar, navigasi untuk mendukung kenyamanan, dan memberikan hiburan setiap hari selama pengguna berkendara.

Selain itu, kabin All New Livina juga sudah dilengkapi Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control dan Traction Control yang akan semakin meningkatkan rasa percaya diri selama berkendara.

Harga All New Nissan Livina dibandrol sekitar Rp 208 juta untuk type terendah, dan Rp 271 juta di type tertiggi.

4. Suzuki Ertiga Sport Concept
Informasi lengkap terkait kendaraan baru dari Suzuki ini memang belum begitu banyak beredar.

Namun sebenarnya sudah diperkenalkan pada saat ajang GIIAS di Tangerang pada tahun 2018 lalu.

Bahkan diler menyebut kemunculannya diperkirakan pada akhir Maret 2019 ini. Tapi apakah perkenalan di GIIAS itu adalah wujud yang sebenarnya Suzuki Ertiga Sport Concept?

Suzuki nampaknya juga tak ingin kalah dari Xpander yang kian booming di pasar otomotif  LMPV tanah air.

Walau informasinya masih terbatas, namun kehadirannya cukup layak ditunggu oleh pecinta LMPV Suzuki tanah air.

Bagaimana dengan Mitsubishi. Apakah mereka juga bakal merilis pembaruan untuk LMPV Xpandernya.

Nah, sekian dulu ya.

Berikut video New Mobilio 2019..!

Tonton dan jangan lupa tinggal jejak di kolom kementar di bawah video. Lalu jangan lupa Like, Subscribe dan bagikan ke Media Sosial yang kamu.

Satu lagi, ini adalah video youtube all new Nissan Livina (*)

OLEH : Bayu Adha

Banyak yang bertanya, wartawan itu kerjanya seperti apa ya? Darimana tahu kalau di sana sini ada berita, kejadian, atau peristiwa? Apa pergi sana pergi situ untuk mendapatkan berita? Sebenarnya sama saja dengan pekerjaan lain, sudah ada pola-polanya.

Jika itu media daerah seperti di Riau saya berada biasanya sudah ada penempatan-penempatannya di beberapa pos teetentu. Jika itu di ibukota provinsi maka ada yang ditempatkan di Kantor Gubernur, Walikota, Polda, Polres, DPRD, ataupun yang olahraga biasanya di KONI. Jika di kabupaten biasanya hanya ada perwakilan satu atau lebih wartawan mencakup berita semuanya.

Untuk media nasional, biasanya juga di ibukota yang banyak penempatannya mulai dari istana, kementrian dan instansi nasional seperti mabes polri hingga gubernurannya juga polda dan  polres-polresnya. Sedangkan untuk di provinsi biasanya ada perwakilannya yang kadang disebut koresponden ataupun kontributor. Yang ini biasanya mereka sesama kontributor bareng-bareng bergerombolan bertugas meliput semua hal yang layak jadi berita.

Khusus untuk penempatan tersebut biasanya sepenuhnya wewenang redaksi menempatkan siapa wartawannya. Tapi kadang ada juga keinginan wartawannya yang betah di pos tertentu, bahkan kalau disuruh pindah ada juga yang lebih memilih pindah media daripada pindah tempat meliput.

Pada lokasi peliputan ini, maka wartawan akan bertemu kawan-kawan seprofesinya. Walaupun beda media, tapi mereka sering kumpul bersama tanpa ada terlihat persaingannya. Mereka akan punya berita yang sama, kalaupun itu beda mungkin karena topik berita itu proyeksi ataupun soal kepentingan medianya atau bosnya.

Jadi bagaimana sesuatu bisa jadi berita? itu tergantung apakah wartawan mau atau tidak menulisnya.

Bagi yang baru memulai tugas tentu harus beradaptasi dulu, baik itu yang baru dipindah pos atau yang memang baru sama sekali jadi wartawan. Yang terakhir ini yang agak berat, terpaksa plonga-plongo ke sana kemari. Seyogyanya kantor media yang mengutus itu harus meminta wartawan yang pos sebelumnya di sana untuk mengiringi atau paling tidak mengenalkan suasana di sana. Kalau tidak berarti sama saja media bersangkutan seperti melepas ayam.

Untuk hal di atas yang tidak didampingi tersebut saya ulangi lagi akan terasa berat, baik itu wartawan yang baru pindah pos maupun yang baru sama sekali. Dengan lingkungan baru maka akan terasa kebingungan, butuh kepintaran bergaul dan tebal muka untuk bertanya-tanya. Termasuk jika hanya diladeni sekedarnya, disombongin, sampai dicuekin sama sekali lalu ditinggal. Daa..daaa..

Jangan harap dikasih cc berita (berita yang diketik wartawan diberikan juga ke teman-temannya sesama wartawan), arah jalanpun takkan ditunjukkan. Bagi yang memang sudah wartawan, ini jadi kemari susah juga. Pergi sendiri cari berita nanti dibilang pula main tunggal ataupun mansur (makan surang, makan sendiri), pengen bersosialita malah dicuekin.

Kadang bagi yang tidak kuat, bisa saja hilang saja peredaran. Jikapun sudah terlewati saling cekcok juga sering terjadi, apalagi kalau soal bagi-bagi.

Mengacu pada judul tulisan ini, dalam bekerja wartawan dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam hal ini UU Pers no. 40 tahun 1999. Dalam pasalnya pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskannya. Lalu pasal lainnya dikatakan yang menghambat dan menghalang-halangi kerja wartawan itu ada ketentuan pidananya yakni dua tahun.

Banyak memang yang masih rancu dalam undang-undang tersebut, apalagi juga belum ada peraturan pelaksananya. Dalam hal ini yang disebut menghalangi atau menghambat itu seperti apa sebenarnya. Butuh penjelasan apakah dihalangi pakai tangan atau dihalang-halangi seperti di atas, dicuekin atau tidak dikasih tahu arah jalan, kan menghambat juga.

Dalam kasus pergaulan wartawan ini, mungkin konteks pada menghambat laju pekerjaan. Bahasa kasarnya yang senior pelit informasi pada junior, atau memang berlaku perpeloncoan di sini.

Contoh di sini, wartawan lama pasti mengetahui apa yang sedang hot jadi berita atau apa kegiatan dari instansi tersebut. Misalnya di kepolisian, wartawan lama tahu ada suatu kasus dan tahu kemana akan melakukan konfirmasi atau bahkan akan ada konfrensi pers. Tapi yang baru ini tidak dikasih tahu, padahal dia kan wartawan juga. Di sini apakah itu termasuk juga menghalangi atau bagaimana. Apakah penyembunyian informasi atau karena memang tak ditanya maka tak dikasih tahu. Atau memang malu bertanya, jalan-jalan. Tapi mungkin memang ini larinya lebih ke etika.

Contoh menghambat informasi ini tidak hanya kepada kepada wartawan baru saja. Sesama wartawan yang lamapun sering juga terjadi. Informasi yang jadi berita itu kadang berasal dari narasumber. Para narasumber ini tentu tidak akan memberitahu satu-satu kepada wartawan. Maka kadang dipilihlah satu dua wartawan untuk menyampaikan informasi itu ke teman-teman lainnya, tapi ini kemudian tak disampaikan, dimakannya sendiri. Akhirnya ada yang dihambat akses informasinya.

Yang di atas itu terkait informasi yang bernilai berita. Belum lagi berita yang jelas atau hal-hal lainnya mungkin ada juga info diajak ngopi, makan-makan, karoeke, happy-happy, dan jalan-jalan gak dikasih tahunya juga ke teman-temannya. Terjadilah perang saudara.

Wartawan yang menghalangi kerja wartawan bisa juga lho seperti diminta tidak membuat berita tertentu. Bisa saja berita ini merugikan seseorang yang dekat dengannya atau ada bayarannya. Lalu berkata "Tolonglah, abang kita tu, baik orangnya tu". Di sini juga bermakna intimidasi dalam hal menghambat menyebarluaskan. Kalau ada diberikan uang wartawan hanya secara kode etik tidak boleh menerima imbalan, tidak ada secara hukum kalau wartawan menerima suap itu termasuk korupsi.

Soal memghambat ini kerap terjadi karena sering juga ada wartawan yang dekat dengan pejabat atau orang penting yang menjadi narasumber berita. Misalnya kasus Setya Novanto yang mobilnya menabrak tiang listrik yang disopiri seorang wartawan. Padahal sebelumnya 2 hari KPK mencarinya tidak ketemu.

Tentu saja Novanto selain dicari KPK tentu juga dicari wartawan. Tapi tidak diketahui padahal dia jalan bersama wartawan. Apakah ini wartawan juga menghalangi kerja wartawan juga karena tidak memberitahu. Tentu kawan-kawan wartawannya ada yang menanyakan ke dia dimana Setya Novanto. Jika dia katakan tidak tahu tentu ini sudah berbohong dan menyembunyikan informasi kepada wartawan yang artinya juga menghambat kerja wartawan.

Mungkin banyak lagi contohnya, tapi yang namanya kehidupan tentu ada kebohongan dan saling ego sendiri. Seperti yang saya sampaikan di atas, mungkin menghambat ini lebih besar porsinya ke etika daripada pidana. Karena dalam pasal pidana UU Pers itu yang disebutkan adalah Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat dan menghalangi yang bisa dipidana.

Jadi tindakan menyombongi wartawan baru, menyembunyikan informasi, makan sendiri informasi yang diberikan narasumber, minta jangan buat berita, dan berbohong agar narasumber tidak ditemukan termasuk tindakan melawan hukum atau tidak? Itu pertanyaannya. Masalahnya lagi itu UU Pers masih terlalu abu-abu, belum ada peraturan pelaksananya.